TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Cawagub DKI Jakarta, Faisal Basri, memaparkan program kerjanya dalam acara Silaturahmi Pers Bincang-bincang dengan Calon Gubernur DKI Jakarta, di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (2/4/2012). Acara diskusi pilkada tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
BIODATA FAISAL BASRI
Tempat/tenggal lahir: Bandung 6 Nopember 1959
Istri: Syafitrie
Anak: - Siti Nabila Azura Basri (14 tahun)
- Anwar Ibrahim Basri (16 tahun)
- Muhammad Attar Basri (10 tahun)
Pekerjaan dan Pendidikan
Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985
- Master of Arts (MA) dari Vanderbit University, Amerika Serikat, 1988
Kepala LPEM-FEUI pada 1993-1995
- Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, FEUI pada 1995-1998
- Rektor STIE Perbanas
Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI, tahun 2000
- Ketua Tim Eksternal Monitoring Inpres No. 3 tahun 2006, oleh Menko Perekonomian
- Ketua LP3E, Kadin Indonesia, pada 2009
- Komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2000-2006
- Chief of Advisory Indonesia Research Strategic & Analysis (IRSA) sejak 2005
PENGABDIAN
Pendiri dan Sekjen PAN Pertama 1999-2000
- Expert dan pendiri Institute for Development of Economic & Finance (INDEF)
Pendiri Pergerakan Indonesia (PI)
- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional (DPN-PI).
Rekam Jejak
Sejak mahasiswa Faisal aktif di berbagai organisasi. Masuk FEUI tahun 1978 tatkala kampus sedang bergejolak melawan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK). Gejolak politik membawanya kian larut dalam berbagai gerakan. Ia tercatat sebagai pendiri Majelis Amanat Rakyat (Mara), dan Partai Amanat Nasional (PAN) di awal era reformasi. Di Partai ini ia menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama dan pasca-Kongres I di Yogyakarta dipercayakan sebagai salah satu ketua. PAN saat itu dipimpin Amien Rais
Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, ia tetap aktif dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi politik Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PI.
Sebagai dosen pada FEUI, ia mengasuh matakuliah ekonomi Politik sejak matakuliah ini diperkenalkan di FEUI pada akhir 1980-an.
Ia juga mengajar matakuliah Perekonomian Indonesia, Analisis Lingkungan Bisnis, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Kelembagaan.
Tulisan-tulisannya di media massa dan karya tulis lainnya pada umumnya menggunakan teropong ekonomi-politik.
Pada tahun 2000, Faisal menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI. Pada April 2006 ia diangkat sebagai Ketua Tim Eksternal Monitoring Inpres No.3 Tahun 2006 oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI.
Sebelumnya, 2000-2006, ia berkiprah sebagai komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sempat juga bergabung dengan Kadin Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua LP3E pada tahun 2009.
Ia memulai karirnya sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI pada tahun 1981 dengan pangkat terendah hingga menjadi Kepala pada kurun waktu 1993-95. Selama bergelut sebagai peneliti inilah Faisal kerap terlibat dalam kajian daerah. Dalam urusan daerah ini pula, Faisal pernah menjadi salah seorang anggota dewan pakar APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).
Setelah menamatkan program strata I dengan gelar Sarjana Ekonomi dari FEUI (1985), Faisal melanjutkan studi strata-2 dan memperoleh gelar MA (Master of Arts) dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1988.
Istri: Syafitrie
Anak: - Siti Nabila Azura Basri (14 tahun)
- Anwar Ibrahim Basri (16 tahun)
- Muhammad Attar Basri (10 tahun)
Pekerjaan dan Pendidikan
Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985
- Master of Arts (MA) dari Vanderbit University, Amerika Serikat, 1988
Kepala LPEM-FEUI pada 1993-1995
- Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, FEUI pada 1995-1998
- Rektor STIE Perbanas
Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI, tahun 2000
- Ketua Tim Eksternal Monitoring Inpres No. 3 tahun 2006, oleh Menko Perekonomian
- Ketua LP3E, Kadin Indonesia, pada 2009
- Komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2000-2006
- Chief of Advisory Indonesia Research Strategic & Analysis (IRSA) sejak 2005
PENGABDIAN
Pendiri dan Sekjen PAN Pertama 1999-2000
- Expert dan pendiri Institute for Development of Economic & Finance (INDEF)
Pendiri Pergerakan Indonesia (PI)
- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional (DPN-PI).
Rekam Jejak
Sejak mahasiswa Faisal aktif di berbagai organisasi. Masuk FEUI tahun 1978 tatkala kampus sedang bergejolak melawan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK). Gejolak politik membawanya kian larut dalam berbagai gerakan. Ia tercatat sebagai pendiri Majelis Amanat Rakyat (Mara), dan Partai Amanat Nasional (PAN) di awal era reformasi. Di Partai ini ia menjadi Sekretaris Jenderal yang pertama dan pasca-Kongres I di Yogyakarta dipercayakan sebagai salah satu ketua. PAN saat itu dipimpin Amien Rais
Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, ia tetap aktif dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi politik Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional PI.
Sebagai dosen pada FEUI, ia mengasuh matakuliah ekonomi Politik sejak matakuliah ini diperkenalkan di FEUI pada akhir 1980-an.
Ia juga mengajar matakuliah Perekonomian Indonesia, Analisis Lingkungan Bisnis, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Kelembagaan.
Tulisan-tulisannya di media massa dan karya tulis lainnya pada umumnya menggunakan teropong ekonomi-politik.
Pada tahun 2000, Faisal menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI. Pada April 2006 ia diangkat sebagai Ketua Tim Eksternal Monitoring Inpres No.3 Tahun 2006 oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI.
Sebelumnya, 2000-2006, ia berkiprah sebagai komisioner di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sempat juga bergabung dengan Kadin Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua LP3E pada tahun 2009.
Ia memulai karirnya sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI pada tahun 1981 dengan pangkat terendah hingga menjadi Kepala pada kurun waktu 1993-95. Selama bergelut sebagai peneliti inilah Faisal kerap terlibat dalam kajian daerah. Dalam urusan daerah ini pula, Faisal pernah menjadi salah seorang anggota dewan pakar APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).
Setelah menamatkan program strata I dengan gelar Sarjana Ekonomi dari FEUI (1985), Faisal melanjutkan studi strata-2 dan memperoleh gelar MA (Master of Arts) dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1988.
Misalnya, menjawab pertanyaan wartawan dalam acara dikusi Senin (2/4/2012). Ia tidak canggung menyebut seorang pengusaha nasional Tommy Winata.
"Mengapa takut, sebut saja. Proyek reklamasi itu proyek Tommy Winata kan. Saya heran, kok kita ini semua seakan takut kalau menyebut nama Tommy Winata. Bilang saja lah, Tommy Winata atau TW. Kalau kita takut, siapa yang urus birokrasi ini, mereka atau kita. Kalau kita takut, tidak ada gunanya semua apa yang kita bicarakan ini," ujarnya sembari menunjuk materi paparan Alex Noerdin yang ditayangkan proyektor di sisi kiri dan kanan tempat acara.
Faisal mengucapkan itu menanggapi pertanyaan seorang wartawan mengenai proyek reklamasi atau pengurugan di pantai utara Jakarta. Menurut sang penanya, proyek sangat besar dan diduga akan menimbulkan masalah baru terhadap ekosistem, serta akan berandil terhadap terulangnya banjir di Jakarta.
Faisal pun tidak cemas, menghadapi fenomena suap dan korupsi di kalangan birokrasi, termasuk saat penyelenggaraan pemilukada. Faisal mengakui adanya gejala pembusukan di kalangan birokrasi, namun ia tetap optimistis. Termasuk menyikapi pertanyaan seorang wartawan tentang kesiapan Faisal menghadapi fenomena jamak pada pemilukada, siapa yang menguasai birokrasi dan bisa membeli KPUD akan keluar sebagai pemenang.
"Jangan menyerah lah. Walau memang sudah terjadi kok. Saya contohnya menemui beberapa lurah, karena ketahuan bertemu dengan saya, empat lurah di wilayah Jakarta Pusat yang dipecat, diganti," kata Faisal.
Kemudian, ganjalan lainnya terkait persyaratan fakta dukungan dari warga kepada calon independen. Dua pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur dari jalur independen, Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria telah menyerahkan dukungan beruta foto kopi KTP ke KPUD.
Namun KPUD DKI Jakarta menyatakan kedua pasangan independen yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan suara. KPUD DKI Jakarta mensyaratkan pasangan yang ingin maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur independen harus memenuhi syarat 407.340 KTP.
Jumlah dukungan untuk pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin yang diserahkan sebanyak 422.938, lengkap dengan fotocopi KTP. Setelah diverifikasi faktual, KPUD memutuskan hanya ada 216.584 atau 51 persen dari data diserahkan yang memenuhi syarat. Sedangkan 206.354 atau 49 persen dukungan dinyatakan tak memenuhi syarat. Berdasarkan perhitungan KPU DKI, Faisal-Biem harus mengumpulkan lagi minimal sebanyak 190.756 dukungan.
Dukungan tambahan itu harus diserahkan ke KPU DKI dari tanggal 24 Maret hingga 9 April 2012. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh KPU DKI pada 24-27 April.
Ada pun pasangan Hendardji-Ahmad Riza, sebanyak 392.501telah memenuhi Syarat, namun masih kurang 14.839 pendukung.
"Mereka maunya kita menyerah. Dukungan ke saya digergaji, sehingga harus mencari lagi dukungan KTP. Atau mereka maunya supaya maju ke MK, supaya batal calon independen, tapi kan tidak boleh menyerah," ujar Faisal sembari menyebut birokrasi di Jakarta banyak persoalan serius yang harus dibenahi
"Mengapa takut, sebut saja. Proyek reklamasi itu proyek Tommy Winata kan. Saya heran, kok kita ini semua seakan takut kalau menyebut nama Tommy Winata. Bilang saja lah, Tommy Winata atau TW. Kalau kita takut, siapa yang urus birokrasi ini, mereka atau kita. Kalau kita takut, tidak ada gunanya semua apa yang kita bicarakan ini," ujarnya sembari menunjuk materi paparan Alex Noerdin yang ditayangkan proyektor di sisi kiri dan kanan tempat acara.
Faisal mengucapkan itu menanggapi pertanyaan seorang wartawan mengenai proyek reklamasi atau pengurugan di pantai utara Jakarta. Menurut sang penanya, proyek sangat besar dan diduga akan menimbulkan masalah baru terhadap ekosistem, serta akan berandil terhadap terulangnya banjir di Jakarta.
Faisal pun tidak cemas, menghadapi fenomena suap dan korupsi di kalangan birokrasi, termasuk saat penyelenggaraan pemilukada. Faisal mengakui adanya gejala pembusukan di kalangan birokrasi, namun ia tetap optimistis. Termasuk menyikapi pertanyaan seorang wartawan tentang kesiapan Faisal menghadapi fenomena jamak pada pemilukada, siapa yang menguasai birokrasi dan bisa membeli KPUD akan keluar sebagai pemenang.
"Jangan menyerah lah. Walau memang sudah terjadi kok. Saya contohnya menemui beberapa lurah, karena ketahuan bertemu dengan saya, empat lurah di wilayah Jakarta Pusat yang dipecat, diganti," kata Faisal.
Kemudian, ganjalan lainnya terkait persyaratan fakta dukungan dari warga kepada calon independen. Dua pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur dari jalur independen, Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria telah menyerahkan dukungan beruta foto kopi KTP ke KPUD.
Namun KPUD DKI Jakarta menyatakan kedua pasangan independen yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta dinyatakan belum memenuhi syarat dukungan suara. KPUD DKI Jakarta mensyaratkan pasangan yang ingin maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur independen harus memenuhi syarat 407.340 KTP.
Jumlah dukungan untuk pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin yang diserahkan sebanyak 422.938, lengkap dengan fotocopi KTP. Setelah diverifikasi faktual, KPUD memutuskan hanya ada 216.584 atau 51 persen dari data diserahkan yang memenuhi syarat. Sedangkan 206.354 atau 49 persen dukungan dinyatakan tak memenuhi syarat. Berdasarkan perhitungan KPU DKI, Faisal-Biem harus mengumpulkan lagi minimal sebanyak 190.756 dukungan.
Dukungan tambahan itu harus diserahkan ke KPU DKI dari tanggal 24 Maret hingga 9 April 2012. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh KPU DKI pada 24-27 April.
Ada pun pasangan Hendardji-Ahmad Riza, sebanyak 392.501telah memenuhi Syarat, namun masih kurang 14.839 pendukung.
"Mereka maunya kita menyerah. Dukungan ke saya digergaji, sehingga harus mencari lagi dukungan KTP. Atau mereka maunya supaya maju ke MK, supaya batal calon independen, tapi kan tidak boleh menyerah," ujar Faisal sembari menyebut birokrasi di Jakarta banyak persoalan serius yang harus dibenahi
0 comments:
Post a Comment